SUARADATA
Siasat.
← Kembali ke peta ↑ Lihat provinsi Jawa Timur
Halaman Wilayah

Bangkalan

Jawa Timur · Kode wilayah 35.26 · Satu dari 514 halaman wilayah dengan pola yang sama.

Pilpres 2024 di Bangkalan Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran menang di Bangkalan dengan 61,75% suara sah.

Prabowo–Gibran61,75%
Anies–Muhaimin24,89%
Ganjar–Mahfud13,35%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total suara sah: 761.772 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.

DPT/TPS/partisipasi 2024 per kabupaten/kota on progress.

Konteks provinsi: Pilpres 2024 di Jawa Timur Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran meraih suara terbanyak di Jawa Timur — 65,19% dari 25.644.060 suara sah provinsi.

Prabowo–Gibran65,19%
Anies–Muhaimin17,52%
Ganjar–Mahfud17,29%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total provinsi diambil dari baris penetapan tingkat provinsi (SK KPU 360/2024), bukan penjumlahan angka kabupaten/kota.

Share suara pemenang Bangkalan (61,75%) menempati peringkat ke-30 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan peringkat ke-282 dari 514 secara nasional — dihitung dari suara penetapan Pilpres 2024.

Pilkada 2024

Belum teridentifikasi

Pemenang Pilkada 2024 daerah ini belum termuat di basis beku v1.9 (80 dari 514 kabupaten/kota belum teridentifikasi) — bukan nol dan bukan perkiraan.

Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menilai potensi kerawanan sebelum pemilu digelar — skor, bukan vonis.

48,0903
skor IKP 2024 Bangkalan, kategori Sedang — peringkat ke-7 dari 38 di Jawa Timur dan peringkat ke-89 dari 514 secara nasional (semakin tinggi skor, semakin rawan)
191
laporan/temuan tertangani Bawaslu se-Jawa Timur pada Pemilu 2024, 85 di antaranya dinyatakan pelanggaran — angka tingkat provinsi, bukan Bangkalan saja
1
perkara 2024 tertaut Bangkalan dalam koleksi dokumen Siasat (1 administrasi) — koleksi dokumen yang berhasil dihimpun, bukan sensus seluruh perkara