SUARADATA
Siasat.
← Kembali ke peta ↑ Lihat provinsi Jawa Timur
Halaman Wilayah

Mojokerto

Jawa Timur · Kode wilayah 35.16 · Satu dari 514 halaman wilayah dengan pola yang sama.

Pilpres 2024 di Mojokerto Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran menang di Mojokerto dengan 74,56% suara sah.

Prabowo–Gibran74,56%
Ganjar–Mahfud15,60%
Anies–Muhaimin9,85%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total suara sah: 732.245 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.

DPT/TPS/partisipasi 2024 per kabupaten/kota on progress.

Konteks provinsi: Pilpres 2024 di Jawa Timur Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran meraih suara terbanyak di Jawa Timur — 65,19% dari 25.644.060 suara sah provinsi.

Prabowo–Gibran65,19%
Anies–Muhaimin17,52%
Ganjar–Mahfud17,29%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total provinsi diambil dari baris penetapan tingkat provinsi (SK KPU 360/2024), bukan penjumlahan angka kabupaten/kota.

Share suara pemenang Mojokerto (74,56%) menempati peringkat ke-2 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan peringkat ke-50 dari 514 secara nasional — dihitung dari suara penetapan Pilpres 2024.

Pilkada 2024 Penetapan Resmi

Pemenang Pilkada 2024: Dr. H. MUHAMMAD ALBARRAA. LC., M.Hum — dr. MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN

372.537 suara (53,38%) — penetapan SK KPU 5.

Jenis pemilihan: Bupati. Partai pengusung: —.

Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menilai potensi kerawanan sebelum pemilu digelar — skor, bukan vonis.

41,1101
skor IKP 2024 Mojokerto, kategori Sedang — peringkat ke-11 dari 38 di Jawa Timur dan peringkat ke-130 dari 514 secara nasional (semakin tinggi skor, semakin rawan)
191
laporan/temuan tertangani Bawaslu se-Jawa Timur pada Pemilu 2024, 85 di antaranya dinyatakan pelanggaran — angka tingkat provinsi, bukan Mojokerto saja
1
perkara 2024 tertaut Mojokerto dalam koleksi dokumen Siasat (1 pidana pemilu) — koleksi dokumen yang berhasil dihimpun, bukan sensus seluruh perkara