SUARADATA
Siasat.
← Kembali ke peta ↑ Lihat provinsi Aceh
Halaman Wilayah

Kota Lhokseumawe

Aceh · Kode wilayah 11.73 · Satu dari 514 halaman wilayah dengan pola yang sama.

Pilpres 2024 di Kota Lhokseumawe Penetapan Resmi

Anies–Muhaimin menang di Kota Lhokseumawe dengan 82,16% suara sah.

Anies–Muhaimin82,16%
Prabowo–Gibran16,45%
Ganjar–Mahfud1,39%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total suara sah: 104.362 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.

DPT/TPS/partisipasi 2024 per kabupaten/kota on progress.

Konteks provinsi: Pilpres 2024 di Aceh Penetapan Resmi

Anies–Muhaimin meraih suara terbanyak di Aceh — 73,56% dari 3.221.235 suara sah provinsi.

Anies–Muhaimin73,56%
Prabowo–Gibran24,43%
Ganjar–Mahfud2,01%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total provinsi diambil dari baris penetapan tingkat provinsi (SK KPU 360/2024), bukan penjumlahan angka kabupaten/kota.

Share suara pemenang Kota Lhokseumawe (82,16%) menempati peringkat ke-7 dari 23 kabupaten/kota di Aceh dan peringkat ke-13 dari 514 secara nasional — dihitung dari suara penetapan Pilpres 2024.

Pilkada 2024

Belum teridentifikasi

Pemenang Pilkada 2024 daerah ini belum termuat di basis beku v1.9 (80 dari 514 kabupaten/kota belum teridentifikasi) — bukan nol dan bukan perkiraan.

Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menilai potensi kerawanan sebelum pemilu digelar — skor, bukan vonis.

30,2578
skor IKP 2024 Kota Lhokseumawe, kategori Sedang — peringkat ke-13 dari 23 di Aceh dan peringkat ke-250 dari 514 secara nasional (semakin tinggi skor, semakin rawan)
117
laporan/temuan tertangani Bawaslu se-Aceh pada Pemilu 2024, 67 di antaranya dinyatakan pelanggaran — angka tingkat provinsi, bukan Kota Lhokseumawe saja
3
perkara 2024 tertaut Kota Lhokseumawe dalam koleksi dokumen Siasat (3 administrasi) — koleksi dokumen yang berhasil dihimpun, bukan sensus seluruh perkara