SUARADATA
Siasat.
← Kembali ke peta ↑ Lihat provinsi Aceh
Halaman Wilayah

Pidie Jaya

Aceh · Kode wilayah 11.18 · Satu dari 514 halaman wilayah dengan pola yang sama.

Pilpres 2024 di Pidie Jaya Penetapan Resmi

Anies–Muhaimin menang di Pidie Jaya dengan 68,20% suara sah.

Anies–Muhaimin68,20%
Prabowo–Gibran30,95%
Ganjar–Mahfud0,85%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total suara sah: 103.569 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.

DPT/TPS/partisipasi 2024 per kabupaten/kota on progress.

Konteks provinsi: Pilpres 2024 di Aceh Penetapan Resmi

Anies–Muhaimin meraih suara terbanyak di Aceh — 73,56% dari 3.221.235 suara sah provinsi.

Anies–Muhaimin73,56%
Prabowo–Gibran24,43%
Ganjar–Mahfud2,01%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total provinsi diambil dari baris penetapan tingkat provinsi (SK KPU 360/2024), bukan penjumlahan angka kabupaten/kota.

Share suara pemenang Pidie Jaya (68,20%) menempati peringkat ke-15 dari 23 kabupaten/kota di Aceh dan peringkat ke-173 dari 514 secara nasional — dihitung dari suara penetapan Pilpres 2024.

Pilkada 2024 Penetapan Resmi

Pemenang Pilkada 2024: Tgk. H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos — Hasan Basri, S.T., M.M.

50.075 suara (52,51%) — penetapan SK KPU 10/2025, 9 Januari 2025.

Jenis pemilihan: Bupati. Partai pengusung: —.

Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menilai potensi kerawanan sebelum pemilu digelar — skor, bukan vonis.

24,9081
skor IKP 2024 Pidie Jaya, kategori Sedang — peringkat ke-19 dari 23 di Aceh dan peringkat ke-308 dari 514 secara nasional (semakin tinggi skor, semakin rawan)
117
laporan/temuan tertangani Bawaslu se-Aceh pada Pemilu 2024, 67 di antaranya dinyatakan pelanggaran — angka tingkat provinsi, bukan Pidie Jaya saja
2
perkara 2024 tertaut Pidie Jaya dalam koleksi dokumen Siasat (2 administrasi) — koleksi dokumen yang berhasil dihimpun, bukan sensus seluruh perkara