SUARADATA
Siasat.
← Kembali ke peta ↑ Lihat provinsi Papua
Halaman Wilayah

Kota Jayapura

Papua · Kode wilayah 91.71 · Satu dari 514 halaman wilayah dengan pola yang sama.

Pilpres 2024 di Kota Jayapura Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran menang di Kota Jayapura dengan 72,01% suara sah.

Prabowo–Gibran72,01%
Ganjar–Mahfud17,69%
Anies–Muhaimin10,30%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total suara sah: 218.102 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.

DPT/TPS/partisipasi 2024 per kabupaten/kota on progress.

Konteks provinsi: Pilpres 2024 di Papua Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran meraih suara terbanyak di Papua — 60,62% dari 625.034 suara sah provinsi.

Prabowo–Gibran60,62%
Ganjar–Mahfud28,56%
Anies–Muhaimin10,81%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total provinsi diambil dari baris penetapan tingkat provinsi (SK KPU 360/2024), bukan penjumlahan angka kabupaten/kota.

Share suara pemenang Kota Jayapura (72,01%) menempati peringkat ke-7 dari 29 kabupaten/kota di Papua dan peringkat ke-97 dari 514 secara nasional — dihitung dari suara penetapan Pilpres 2024.

Pilkada 2024

Belum teridentifikasi

Pemenang Pilkada 2024 daerah ini belum termuat di basis beku v1.9 (80 dari 514 kabupaten/kota belum teridentifikasi) — bukan nol dan bukan perkiraan.

Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menilai potensi kerawanan sebelum pemilu digelar — skor, bukan vonis.

56,6405
skor IKP 2024 Kota Jayapura, kategori Tinggi — peringkat ke-12 dari 29 di Papua dan peringkat ke-50 dari 514 secara nasional (semakin tinggi skor, semakin rawan)
93
laporan/temuan tertangani Bawaslu se-Papua pada Pemilu 2024, 56 di antaranya dinyatakan pelanggaran — angka tingkat provinsi, bukan Kota Jayapura saja
2
perkara 2024 tertaut Kota Jayapura dalam koleksi dokumen Siasat (2 sengketa) — koleksi dokumen yang berhasil dihimpun, bukan sensus seluruh perkara