SUARADATA
Siasat.
← Kembali ke peta ↑ Lihat provinsi Kalimantan Utara
Halaman Wilayah

Bulungan

Kalimantan Utara · Kode wilayah 65.01 · Satu dari 514 halaman wilayah dengan pola yang sama.

Pilpres 2024 di Bulungan Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran menang di Bulungan dengan 69,82% suara sah.

Prabowo–Gibran69,82%
Anies–Muhaimin16,95%
Ganjar–Mahfud13,23%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total suara sah: 93.099 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.

DPT/TPS/partisipasi 2024 per kabupaten/kota on progress.

Konteks provinsi: Pilpres 2024 di Kalimantan Utara Penetapan Resmi

Prabowo–Gibran meraih suara terbanyak di Kalimantan Utara — 69,71% dari 407.725 suara sah provinsi.

Prabowo–Gibran69,71%
Anies–Muhaimin17,67%
Ganjar–Mahfud12,62%

Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD

Total provinsi diambil dari baris penetapan tingkat provinsi (SK KPU 360/2024), bukan penjumlahan angka kabupaten/kota.

Share suara pemenang Bulungan (69,82%) menempati peringkat ke-3 dari 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara dan peringkat ke-143 dari 514 secara nasional — dihitung dari suara penetapan Pilpres 2024.

Pilkada 2024 Penetapan Resmi

Pemenang Pilkada 2024: Syarwani, S.Pd., M.Si — Kilat, A.Md

50.293 suara (68,06%) — penetapan SK KPU 3/2024.

Jenis pemilihan: Bupati. Partai pengusung: —.

Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menilai potensi kerawanan sebelum pemilu digelar — skor, bukan vonis.

11,5304
skor IKP 2024 Bulungan, kategori Rendah — peringkat ke-5 dari 5 di Kalimantan Utara dan peringkat ke-454 dari 514 secara nasional (semakin tinggi skor, semakin rawan)
21
laporan/temuan tertangani Bawaslu se-Kalimantan Utara pada Pemilu 2024, 12 di antaranya dinyatakan pelanggaran — angka tingkat provinsi, bukan Bulungan saja
3
perkara 2024 tertaut Bulungan dalam koleksi dokumen Siasat (2 administrasi, 1 pidana pemilihan) — koleksi dokumen yang berhasil dihimpun, bukan sensus seluruh perkara